Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBENUR ACEH DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Syafa Nabila]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.146
<![CDATA[Upah minimum merupakan upah yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota atau usulan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan minimum kebutuhan hidup perbulan. Di Kota Langsa Upah Minimum mengikuti Upah Minimum Provinsi. Kasus yang di dapat bahwa pengusaha di Kota Langsa masih membayar pekerjanya gaji/upah di bawah Upah Minimum Provinsi. Metode yang digunakan yuridis empiris.Penerapan upah minimun di Kota Langsa di dasarkan pada Keputusan Gubenur Aceh Nomor 560/1526/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Upah minimun Provinsi Aceh tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaandan yang menetapkan upah Minimun Propinsi dimana UMP di Aceh sebesar Rp. 3.165.030,- yang ditetapkan. Sementara di Kota Langsa UMP mengacu pada UMP Provinsi.Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimun belum maksimal, dilihat masih banyaknya pengusaha khususnya di Kota Langsa belum melaksanakan keputusan Gebenur mengenai upah minimun provinsi. Disarankan agar pengusaha yang ada di kota langsa memberikan upah kepada karyawannya berdasarkan Upah Minimum Provinsi sehinga kesejahteraan karyawan terpenuhi]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA MASA CORONA VIRUS DESEASE(COVID-19) ]]>
<![CDATA[Leli Yanti]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>;
<![CDATA[Rusli Rusli]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.143
<![CDATA[Dispensasi usia perkawinan adalah pemberian hak kepada sesorang untuk melakukan perkawinan meskipun belum mencapai batas mininum usia perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu 19 tahun. Permohonan dispensasi kawin dapt diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam Dan Pengadilan Negeri diluar agama Islam. Permohonan dispensasi kawin meningkat tinggi pada masa pendemi covid-19 hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tujuan dari penelitian ini yitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pencarian kepustakaan (Library Search). Hasil penelitian meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada masa covid-19 disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi keluarga, faktor keinginan diri sendiri, faktor keinginan orang tua, faktor media sosial dan faktor adat. Disarankan kepada orang tuauntuk dapat lebih lagi dalam memperhatikan dan mengawasi anak dalam pergaulan agar tidak terjadinya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan anak hamil diluar nikah dan juga orang tua juga harus membatasi penggunaan media sosial pada anak untuk menghindari anak melihat hal-hal yang tidak baik.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KEUCHIK TERHADAP DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI ]]>
<![CDATA[Siti Hawadis]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.148
<![CDATA[Berdasarkan Peraturan Menteri Desa tentang Pembangun Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berisi khusus memuat Pengalokasian Dana Desa sebagai penanganan Pandemi Covid 19 untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan Desa akibat pandemi dan bencana non alam lainnya, khusus didaerah tertinggal atau Desa tertinggal, Namun Keuchik tidak melaksanakan kewajiban penyaluran Bantuan langsung tunai secara keseluruhan. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui pengaturann hukum pengelolaan dana gampong untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai; pelaksanaan alokasi Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk; dan pertanggung jawaban keuchik dalam penyaluran anggaran Bantuan Langsung Tunai di Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk. Penelitian mengggunakan metode penelitian penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini umum nya dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Hasil penelitian pada pelasanaan penyalura bantuan langung tunai di Gampong jawa kecamatan idi Rayeuk didata oleh Gampong dan diawasi oleh Camat serta di setujui oleh Bupati dalam penyaluran Bantuan langsung Tunai, Pertanggungjawaban Keuchik dalam Penyaluran Bantuan langsung Tunai didaerah Gampong Jawa Kecamatan Idi Rayeuk belum sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020]]>
<![CDATA[Kedudukan dan Akibat Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Ajas Renaldi]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.103
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan akibat surat kuasa hak tanggugan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Permohonan kredit kepada suatu bank harus di back up oleh unsur yuridis dan unsur ekonomis, supaya antara hak dan tanggung jawab kedua belah pihak menjadi jelas dan pasti. Penulisan artikel ini menngunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa Kedudukan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta tanah, Apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT untuk membuat Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT). Akibat Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yaitu kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGUSAHA YANG MEMBAYAR GAJI DIBAWAH UPAH MINIMUN PROVINSI DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Dini Ayu Shafira]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.147
<![CDATA[Masih banyaknya pengusaha membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi pada karyawan yang bekerja di perusahaan tempat pengusaha membuka usaha, Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4). Metode yang digunakan adalah adalah yuridis empiris.Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah “penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangandi Kota Langsa masih banyak pengusaha membayar upah di bawah upah minimum provinsi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak pengusaha di Kota Langsa tidak mengetahui standar UMP dan Masih banyaknya pekerja atau karyawan yang tidak mengetahui berapa besaran gaji yang seharusnya diterima jika berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGOPERASIAAN BECAK MOTOR YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Dicky Ardianto]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.144
<![CDATA[Becak Bermotor di Kota Langsa diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 tentang Izin Pengoperasian Becak Bermotor dalam Kota Langsa.Berdasarkan data yang di dapat jumlah becak yang terdaftar di Wilayah Kota Langsa sebanyak 735 becak namun tidak ada satupun yang memiliki Izin. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji, menganalisa perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin di Kota Langsa belum maksimal, baru sebatas himbauan. Kendala penegakan hukum terhadap pengoperasian becak motor yang tidak mempunyai izin kurang kesadaran pengemudi, Kurang SDM, Kurang Sarana dan Prasarana, Kurang sosialisasi dan Kurang Razia dan pemilik atau pengusaha pengendara becak tidak taat pajak sedangkan upaya yang harus dilakukan Pemerintah harus merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memasukan becak bermotor dan melakukan sosialisasi terkait keberadaan Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2008 serta Menghimbau kepada pemilik becak motor untuk taat membayar pajak]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGUMPULAN ZAKAT USAHA DI BAITUL MAL KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Cut Astari]]>;
<![CDATA[Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.149
<![CDATA[Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat. Pasal 98 ayat (4) huruf e Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menegaskas Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmeliputi hasil dari usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, juga didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian Langkah-langkah untuk pelaksanaan pengumpulan zakat Baitul Mal Kota Langsa harus melakukan sosialisasi, memasang baliho informasi menyurati Pihak pelaku usaha kolam renang, serta menawarkan jasa penghitungan zakat hasil kolam renang]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU MAISIR DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM JINAYAT (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Leli Aridah]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.92
<![CDATA[Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menetapkan adanya hukuman cambuk bagi pelanggar yang diatur di dalamnya. Penerapan hukuman cambuk belum memberi efek jera bagi masyarakat Aceh Tamiang. Ada peningkatan jumlah perkara jinayat khususnya kasus maisir yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada februari tahun 2019 jumlah terpidana hanya empat orang. Metode digunakan yuridis empiris. Pengaturan hukuman cambuk terhadap pelaku maisir menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya memberi efek jera pada pelaku tetapi juga berfokus pada aspek pencegahan dikarenakan hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka dijadikan contoh hukuman bagi masyarakat sebagai ganjaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh qanun jinayat. Efektivitas hukuman cambuk bagi pelaku maisir dalam upaya penegakan hukum jinayat belum dapat dikatakan berjalan efektif dikarenakan pelaku maisir terus meningkat pada tahun 2019 berjumlah 20 perkara kasus jinayat dan menjadi perkara paling banyak dibandingkan dengan perkara khalwat dan khamar yang masing-masing hanya berjumlah 5 perkara. Hal itu dikarenakan hukuman cambuk dianggap tidak menakutkan bagi pelaku atau masyarakat terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelanggar qanun.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ]]>
<![CDATA[Reza Maulan Putra]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Zuleha Zuleha]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.141
<![CDATA[Perlindungan Hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, Anak belum mumayyiz mendapatkan hak asuh dari pada kedua orang tuanya, ketentuan Pasal 105 huruf a komplikasi hukum islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang juga didukung oleh metode penelitian yuridis empiris, sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Pengaturan Hukum tentang hak asuh anak di atur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 , Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).Perlindungan hukum terhadap anak yang belum mumayyiz akibat korban perceraian orang tuanya, sang anak akan mendapatkan perlindungan hak asuh sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ]]>
<![CDATA[Della Alrit]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i2.150
<![CDATA[Gampong Kuala Langsa memproduksi Sirup Mangrove yang merupakan hasil home industry dan memiliki izin produksi dan sedang mendaftarkan produknya untuk di patenkan.Namun terdapat pihak memproduksi Sirup Mangrove, pihak tersebut meniru kualitas dan rasa dari sirup mangrove yang di produksi oleh Kelompok Pengrajin Kuala Maju. Pihak tersebut menggunakan merek yang sama. hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan dan Dinas Kehutanan dalam pelestarian hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodde empiris pendekatan yuridis sosialis.Perlindungan Hukum terhadap pemilik produk yang ditiru terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin kepastian berusaha bagi produsen, yaitu untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa pelanggaran hak atas merek.maka dekenakan sanksi yang tegas dan harus dilaksanakan aparat penegak hukum.Hambatan yaitu produsen tidak mengganggap penting bahwa mendaftarkan merek itu harus atau tidak. Upayanya yaitu mendaftarkan produknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Kepada seluruh produsen agar mengikuti perkembangan hukum yaitu membuat tindakan nyata yang bertujuan memberdayakan konsumen, meningkatkan pemahaman atas hak dan kewajiban dengan meningkatkan kesaradaran, kemampuan, dan perlindungan konsumen]]>
